Sabtu, 22 Desember 2012


PANCASILA



A. Pengertian pancasila
Pancasila sebagai dasar nagara Rebublik Indonesia di tetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945,. Sebagai dasar nagara, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada pancasila. Sementara itu pengertian pancasila sebagai berikut:

1.      Secara Etimologis
Secara etimologis atau menurut loghatnya” ancasila” berasal dari India, yakni bahasa sangsekerta, bahasa kasta Brahmana sedangkan bahasa rakyat jelata ialah prakerta ilmuan, tinjauan pancasila sebagai dasar falsafat Republik Indonesia
Menurut prof.H.Muhammad yamin didalam bahasa sansekerta perkataan pancasila ada dua macam:
           Panca:   lima
 Syila: dengan huruf i baisa (huruf i pendek) artinya batu sandi, alas, atau dasar
Syiila: dengan huruf ii panjang artinya peraturan tingkah laku yang penting atau baik. Dan dari kata syiila dalam bahasa Indonesia yang artinya tingka laku yang baik.

2.      Secara History
           Istilah pancasila mula-mula di pergunakan oleh masyarakat India yang memeluk Agama Bundha  yang berarti panca artinya lima aturan atau” five” dan dalam bahasa pali” panca-sila yang berisi larangan dalam kamus buddhisme adalah sebagai berikut ( Zainal abidin ahmad yang  termuat dalam bukunya ismaun, tinjauan pancasila dasar filsafat negara Republik Indonesia)
1.      Panitipati veramani sikkhapadam samadiyami. Artinya janganlah mencabut setiap yang hidup maksudnya di larang membunuh
2.      Adinnadani veramani sikkhapadam samadiyami. Artinya janganlah mengambil barang yang tidak di berikan maksudnya dilarang mencuri
3.      Kameshu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami. Artinya: janganlah berhubungan kelamin yang tidak sah dengan perempuan maksudnya dilarang berzina
4.      Musawada veramani sikkhapadam samadiyami.artinya janganlah berkata palsu maksudnya dilarang berdusta
5.      Sura-meraya-majja-pamadatthang veramani sikkhapadam samadiyami. Artinya janganlah minum minuman yang menghilangkan pikiran maksudnya dilarang minum minuman keras

3.      Secara termilogis
pancasila artinya lima- dasar, yang di maksud ialah dasar falsafat negara Republik Indonesia. Yang keempat bagian akhir pembukaan uud 1945.[1]

1. Fungsi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Sebagai makhluk individu dan makhluk social manusia tidaklah mungkin memenuhi segala kebutuhannya sendiri, oleh karena itu untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya, ia senantiasa memerlukan orang lam. Dalam pengertian inilah maka manusia pribadi senantiasa hidup sebagai bagian dari lingkungan social yang lebih luas, secara berturut-turut lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan lingkungan Negara. Proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa. Dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan, dan dilembagakan menjadi pandangan hidup Negara.. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai idiologi bangsa (nasional), dan pandangan hidup negara dapat disebut sebagai idiologi negara. Dan dalam proses penjabaran dan kehidupan modern antara pandangan hidup masyarakat dengan pandangan hidup bangsa memiliki hubungan yang bersifat timbal balik.      
Pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat serta tercermin dalam sikap hidup pribadi warganya. Dengan demikian, Pancasila merupakan pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan negara yaitu pemerintahan terikat oleh kewajiban konstitusional, yaitu kewajiban pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi dasar negara, juga terjadi pada pandangan hidup pancasila. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara serta idiologi negara, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dan adat istiadat. Dan dengan suatu pandangan hidup yang di yakininya, bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya secara tepat, sehingga tidak terombang-ambing dalam persoalan tersebut. Dengan suatu pandangan hidup yang jelas maka bangsa indonesia akan memiliki pegangan atau pedoaman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai masalah politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, HAM dan persoalan lainya dalam gerak masyarakat yang semakin maju. Oleh karena itu, pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandanagn hidup dijunjung tinggi oleh warganya kerana pandangan hidup bansga Indonesia berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.[2]

1)   Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Pancasila dalam kehidupan sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (philosoficche Gronslag) dan juga disebut Ideologi negara, dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya, seluruh pelaksana dan penyelenggara negara segala peraturan terutama peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi. Maka pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, pancasila merupakn sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia berserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.
      Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asa
s kerohanian yang meliputi suatu kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau convensi. Dalam kehidupannya sebagai dasar negara, pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945. Kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau di jabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat terperinci sebagai berikut:
a.       Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 di jelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.
b.      Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945.
c.       Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis)
Di dalam pancasila banyak terkandung nilai- nilai yang bersifat universal (umum) yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia sesuai dengan kodratnya yaitu sebagai mahluk pribadi dan mahluk sosial. Manusia pada dasarnya memiliki:
Kedudukan: mahluk pribadi dan mahluk sosial
Susunan: terdiri dari jiwa dan raga
Sifat: bebas dan terbatas [3]                                                                                                                           Adapun nilai-nilai pancasila sebagai berikut:
a.       Nilai ketuhanan, kemanusiaan, HAM,  persatuan, kerakyatan dan keadilan
b.      Nilai ideal, nilai material, spiritual, pragmatis dan positif
c.       Nilai etis, logis, sosial dan religius

B. POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1995
Pembukaan UUD 1945 yang mengandung pokok - pokok pikiran yang di ciptakan dan dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945  yaitu dalam pasal -  pasalnya. Ada 4 (empat) pokok pikiran yang sifat dan maknanya sangat dalam yaitu:
a.       Pokok pikiran pertama:
“ negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”
Dalam pembukaan ini diterima aliran persatuan, negara yang melindungidan meliputi segenap bangsa seluruhnya.jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.
Negara, menurut pengertian  itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh di lupakan .
Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggaraan negara dan setiap negara wajib mengutamakan kepentingan golongan ataupun perseorangan .
b.      Pokok pikiran kedua :
          “ Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.
Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial, yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadialan sosial dalam kehidupan masyarakat.
c.       Pokok pikiran ketiga
Yang terkandung dalam pembukaan ialah: “..... Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dalam permusyawaratan atau  perwakilan”.
Oleh karena itu sistem negara itu dalam Undang–Undang Dasar harus berdasar permusyawaratan perwakilan.
    Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat indonesia. Ini adalah pokok pikiran rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan di lakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawarat Rakyat.

d.      Pokok pikiran ke empat
    Yang terkandung dalam pembukaan ialah “.... Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurt dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ....”.
    Oleh karena itu Undang - Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain - lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita - cita moral yang luhur. Ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

1.HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN BATANG TUBUH
  Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Batang Tubuh UUD 1945 itu sendiri, ialah bahwa: pembukaan UUD 1945 mengandung pokok - pokok pemikiran yang diciptakan oleh Undang-Undang Dasar dalam pasal-pasalnya.
  Maka dapat di simpulkan bahwa Undang-Undang Dasar yang memuat dasar falsafah dari negara pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuaan nilai dan norma yang terpadu.
  UUD 1945 terdiri dari rangkaian pasal - pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkndung dalam pembukaan Undang - Undang Dasar, yang tidak lain adalah pokok-pokok pikiran, yaitu persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat yang berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan dan Ketuhanan yang maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap yang tidak lain adalah sila-sila dari pancasila.
   Pancasila yang dituangkan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1978 yang merupakan sarana penuntun, agar setiap individu dan penyelenggara negara dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan semangat pancasila yang menyemangati pasal-pasal Undang-Undang dasar 1945.  
   Semangat (pembukaan) dan yang disemangati (pasal-pasalnya) pada hakikatnya merupakan rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan .di samping pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 juga terdapat rangkaian kesatuan pasal - pasal yang bulat daan terpadu. Diantaranya berisi matari yang pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu:
a.       Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistim pengaturan negara, termasuk didalamnya yaitu pengaturan tentang kedudukan, wewenang dnan salling hubungan dari kelembagaan negara.
b.      Pasal-pasal yang berisi materi hubungan negara dan penduduknya serta dengan dipertegas oleh pembukaan UUD 1945, berisi konsepsi negara diberbagai bidang: politik, ekonomi, sosial budaya, ankam dan lain-lain, kearah mana negara banngsa dan rakyat indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasionalnya.

2.HUBUNGAN PANCASILA DAN PEMBUKAAN
    Pancasila sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat, negara merupakan unsur penentu dari pada ada dan berlakunya ertib hukum Indonesia dan pokok kaidah negara yang fundamental itu, maka pancasila itu adalah inti dari pemnbukaan.
   Alinea ke-empat  pembukaan cukup jelas menunjukan bahwa pancasila merupakan Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang bentuk dan wujudnya dalam UUD.
     Alinea pertama ,kedua,dan ketiga pembukaan melukiskan peristiwa dan keadaan yang menjadi pendorong perjuangan bangsa dalam memperoleh kemerdekaannya. Bermodalkan cita-cita di  jiwai oleh keyakinan luhur akan kebenaran pancasila.


[1] Noor Ms. Bakry, pancasila yuridis kenegaraan( yogyakarta: Liberty, 1985)
[2]. http://www.anakciremai.com/2008/06/makalah-ppkn-tentang-hubungan-pancasila.html

[3]. H.A.W. Wijaja, Penerapan nilai – nilai pancasila dan HAM di indonesia, PT Reneka cipta, Jakarta,Cet: 1, hal: 1


IAD, IBD, ISD


A.    Pengertian Stratifikasi sosial
Di dalam setiap masyarakat dikenal adanya: (1) status sosial yang berbeda-beda, yang diawali   dengan adanya sikap saling menghargai hal-hal tertentu baik yang berupa materi maupun bukan materi. (2)“ role” atau peranan, yang merupakan unsur-unsur baku dari stratifikasi sosial yang juga merupakan salah satu dari unsur struktur sosial. Sedangkan pelapisan sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau para warga masyarakat ke dalam kelas secara hierarkis (bertingkat), Perwujudan adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah di dalam masyarakat. Pelapisan mulai ada sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama atau organisasi sosial.
Ada beberapa pengertian tentang stratifikasi sosial
1.      Menurut  Pitirim A. Sorokin, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, yang mewujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah
2.      Menurut Soerjono Soekanto, stratifikasi sosial adalah Pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan berbeda-beda secara vertikal.
Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa stratifikasi atau lapisan masyarakat adalah sejumlah orang-orang yang statusnya sama menurut penilaian sosial (masyarakat), dan pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat, yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki, dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda antara individu satu dengan individu lainnya. Stratifikasi sosial juga merupakan gejala umum pada masyarakat, baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat  modern yang heterogen.
B.     Faktor Terjadinya Stratifikasi Sosial
Secara sederhana terjadinya stratifikasi sosial karena adanya sesuatu yang dibanggakan oleh setiap orang atau kelompok orang dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan terjadi pada masyarakat yang paling sederhana. Stratifikasi sosial dapat terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat, dapat juga dibentuk dengan sengaja dalam rangka usaha manusia untuk mengejar cita-cita bersama.
Ada beberapa ciri umum tentang faktor-faktor yang menentukan adanya  stratifikasi sosial, yaitu antara lain:
·  Kekayaan (capital )
Kekyaan adalah kriteria ekonomi. Dengan demikian, orang-oranmg yang berpenghasilan tinggi atau besar akan menempati lapisan sosial yang tinggi.
· Kekuasaan (power)
Orang-orang yang memperoleh kesempatan menjadi pemimpin, baik melalui suatu mekanisme pemelihan umum maupun secara turun-temurun (pada Negara sistem monarki), akan menempati kelas sosial yang lebih tinggi.
·  Kehormatan atau kebangsawanan
Golongan bangsawan, baik pada masyarakat tradisional maupun pada masyarakat modern, selalu menduduki kelas yang tinggi.
·  Pendidikan
Pada masyarakat yang mulai berkembang atau masyarakat  praindustri, pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting, sehingga orang yang memiliki pendidikan yang tinggi secara otomatis akan menempati lapisan sosial yang tinggi.
Dari keempat faktor  tersebut, dapat diketahui bahwa kecenderungan- kecenderungan yang paling dominan pada masyarakat sangat tergantung pada peradaban manusia itu sendiri. Adanya kelas yang tinggi dan kelas yang rendah itu disebabkan karena di dalam masyarakat terdapat ketidakseimbangan atau ketimpangan (inequality) dalam pembagian sesuatu yang dihargai yang kemudian menjadi hak dan kewajiban yang dipikul dari warga masyarakat ada segolongan orang yang mendapatkan pembagian lebih besar dan ada pula mendapatkan pembagian lebih kecil, sedangkan yang mendapatkan lebih besar mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, yang mendapatkan lebih kecil menduduki pelapisan yang lebih rendah. Pelapisan mulai ada sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama atau organisasi sosial.
Penempatan orang-orang kedalam suatu pelapisan di dalam suatu pelapisan sosial bukanlah menggunakan ukuran yang tunggal melainkan bersifat kumulatif.

C.     Unsur-unsur stratifikasi sosial
Dalam stratifikasi sosial tredapat dua unsur pokok yaitu: status (kedudukan) dan peranan.status dan peranan memiliki timbal balik yang merupakan penentu baagi penempatan seseorang dalam masyarakat.
Ø  Status sosial
Menurut  mayor polak (1979), bahwa status soaial adalah sebagai kedudukan sosial seseorang dalam kelompok serta dalam masyarakat. Polak juga mengatakan bahwa status mempunyai aspek struktural dan aspek fungsional. Soerjono soekanto juga membedakan status dan status sosial. Status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial,sedangkan status sosial adalah sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, pretisennya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.
Jadi secara sederhana status sosial merupakan kedudukan individu dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat. Status sosial dapat  dibedakan atas dua macam menurut proses perkembangannya, yaitu:
a)      Status yang diperoleh atas dasar secara alami (ascribed-status), maka stratifikasi sosial dapat di bagi menjadi:
v     Stratifikasi berdasarkan perbedaan usia (age stratification)
v     Stratifikasi berdasarkan senioritas
v     Stratifikasi berdasarkan jenis kelamin (sex stratification)
v     Stratifikasi berdasarkan sistem kekerabatan
v     Stratifikasi berdasarkan keanggotaan dalam kelompok tertentu
b)      Status yang diperoleh atas dasar melalui serangkaian usaha yang disengaja (achived-status), yaitu:
v     Stratifikasi sosial dalam pendidikan
v     Stratifikasi dalam bidang pekerjaan
v     Stratifikasi dalam bidang ekonomi
Ø  Peranan sosial
Peranan sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Peranan juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang sudah direncanakan seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat. Atas dasar definisi tersebut maka peranan adalah sebagai aspek dinamis dari status.
Menurut levinson, bahwa peranan mencangkup tiga hal, yaitu:
1.      Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam bermasyarakat.
2.      Peranan adalah suatub konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3.      Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikrlakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
A.    Sistem stratifikasi soaial
Dalam masyarakat sistem trasifikasi sosial  ada yang bersifat terbuka dan ada sistem stratifikasi yang bersifat tertutup.
§  Stratifikasi yang terbuka
Sistem stratifikasi sosial yang terbuka adalah sistem yang dimana setiap anggota masyarakatnya dapat berpindah-pindah dari status ke satu ke status yang lainnya, atau dari tingkatan yang satu ke tingkatan yang lain. Sistem  ini terdapat pada tingkat pendidikan, kekayaan, jabatan, kekuasaan da sebagainya.
§  Sistem strasifikasi tertutup
Sistem strasifikasi terbuka adalah sistem  yang terdapat pembatasan, dimana tiap-tiap anggota masyarakat tersebut tidak dapat pindah dari tingkatan sosial yang lebih tinggi ketingkatan sosial yang lebih rendah.dalam sistem ini satu-satunya untuk dapat masuk menjadi pada status tertinggi dan terhormat dari suatu lapisan masyarakat adlah karena kaelahiran atau keturunan.
§  Bentuk-bentuk stratifikasi sosial dala masyarakat.
Bentuk-bentuk kekuasaan pada berbgai masyarakat di dunia beraneka macam dengan masing-masing polanya, akan tetapi ada pola umum bahwa sistem kekuasaan akan selalu menyesuaikan diri dengan adat istiadat dan pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Garis yang menimbulkan pelapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan, yang didasarkan pada rasa kekhawatiran para warga masyarakat apabila tidak ada kekuasaan yang menguasainya. Menurut Mac Iver, ada tiga pola umum sistem pelapisan kekuasaan atau piramida , yaitu:
A.     Tipe Kasta
Tipe kasta memiliki sistem pelapisan kekuasaan dengan garis pemisahan yang kaku. Tipe ini biasanya dijumpai pada masyarakat berkasta yang hampir tidak dijumpai dalam gerak vertikal. Garis pemisah antara masing-masing pelapisan hampir tidak mungkin ditembus. Pada puncak piramida kekuasaan duduk penguasa tertinggi, misalnya : raja atau maharaja dengan lingkungannya yang didukung oleh kaum bangsawan, tentara, dan para pendeta. Lapisan kedua dihuni oleh para petani dan buruh tani, dan pelapisan terendah terdiri dari para budak.
B.     Oligarkhis
Tipe oligarkhis memiliki tipe pelapisan kekuasaan yang menggambarkan garis pemisah yang tegas diantaranya pelapisan akan tetapi perbedaan antara pelapisan satu dengan yang lain tidak begitu mencolok walaupun kedudukan para warga masyarakat masih banyak didasarkan kepada aspek kelahiran (ascribed status), akan tetapi kepada individu masih diberikan kesempatan untuk naik ke pelapisan yang lebih atas.
Kelas menengah mempunyai warga yang paling banyak seperti industri perdagangan dan keuangan memang peran yang lebih penting. Ada bermacam-macam cara bagi warga dari pelapisan bawah naik ke pelapisan yang lebih atas dan juga ada kesempatan bagi warga kelas menengah untuk menjadi penguasa. Suatu variasi dari tipe oligarkhis ini adalah pelapisan yang terdapat pada negara yang didasarkan pada fasisme atau juga negara totaliter. Hanya bedanya untuk yang disebut terakhir, kekuasaan berada di tangan partai politik.

C.     Demokratis
Tipe demokratis adalah tipe ketiga yang tampak adanya garis pemisah antara pelapisan yang sifatnya bergerak. Faktor kelahiran tidak menentukan kedudukan seseorang yang terpenting adalah kemampuannya dan kadang-kadang faktor keberuntungan.
Pelapisan sosial berdasarkan kriteria kekuasaan sebenarnya tidak selalu digambarkan dengan hierarkhis atas bawah, tetapi dapat pula digambarkan sebagai gejala melingkar menyerupai lingkaran kambium, yang terdiri dari lingkaran dalam, lingkaran tengah dan lingkaran luar. Lingkaran dalam ditempati oleh mereka yang mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada mereka yang menempati lingkaran tengah atau luar. Perbedaan diantara lingkaran dalam dan lingkaran di luarnya bukan berarti saling terpisah satu dengan yang lain tetapi terdapat kesalinghubungan yang dinyatakan dengan adanya garis yang tidak terputuskan.
Pelapisan kekuasaan di lingkungan keraton dengan semua tata nilai yang berlaku di dalamnya merupakan salah satu contoh lingkaran kambium. Raja merupakan tokoh sentral yang penuh dengan kekuasaan dari privilege (hak-hak yang istimewa). Kekuasaan dan privilege yang lebih rendah dari yang ada pada raja adalah yang dimiliki oleh para anggota keluarga raja. Semakin jauh dari lingkaran keluarga raja maka semakin berkurang kekuasaannya privilege maupun prestise (kehormatan) yang dimiliki oleh seseorang.




DAFTAR PUSTAKA
Syani, Abdul. Sesologi,Skematika Teori, dan Terapan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992
Soekanto, Soerjono. Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur. Jakarta:citra niaga rajawi pers,1993.
Dkk,Suharo.Tanya Jawab Sosiologi. Jakarta: PT Rineka Cipta,1991.




ILMU KALAM



A.Pengertian makna Salaf
Salaf di dalam bahasa arab adalah generasi pertama dari kalangan sahabat dan tabi'in (dua generasi pasca sahabat). Yang kemudian dijadikan sebagai salah satu aliran dalam agama Islam yang mengajarkan syariat Islam secara murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan. Seseorang yang mengikuti aliran ini disebut Salafy (as-Salafy), jamaknya adalah Salafiyyun (as-Salafiyyun) Para Salafy beranggapan bahwa, jika seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa adanya ketetapan dari Allah dan rasul-Nya, bisa dikatakan sebagai perbuatan bid'ah.[1]
Banyak beragam definisi yang banyk dikemukakan para pakar mengenai definisi salaf .  berikut ini akan dikemukakan beberapa di antaranya. Menurut Thablawi Mahmud Sa’ad, salaf artinya ulama terdahulu.  salaf terkadang dimaksudkan untuk merujuk generasi sahabat, tabi’I tabi’ tabi’in, para pemuka abad ke-3 H. dan para pengikutnyapada abad ke-4 yang terdiri atas para muhadditsin dan lainnya. Sedangkan menurut Mahmud al-bisybisyi dalam al-firaq al-islamiah mendefinisikan salaf sebagai sahabat, tabi’in yang dapat diketahui dari sikapnya menampik penafsiran yang mendalam mengenai sifat-sifat  allah yang menyerupainya segala sesuatu yang baru untuk menyucikan dan mengagungkannya.[2]





B. Kapan dan Dimanakah Berkembangnya Pemikiran Tersebut?
W. Montgomery Watt menyatakan bahwa gerakan salafiah berkembang terutama di Bagdad pada abad ke-13. Pada masa itu terjadi gairah yang menggebu-gebu yang di warnai fanatisme kalangan kaum hanbali. Sebelum akhir abad itu, terdapat sekolah-sekolah hanbali di jerussalem dan damaskus. Di damaskus, kaum hanbali makin kuat dengan kedatangan para pengungsi dari irak yang di sebabkan serangan mongol atas irak. Di antara para pengungsi itu terdapat satu keluarga dari harran, yaitu keluarga Ibnu Taimiah. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar penganut imam hanbali yang ketat.
Menurut Harun Nasution, secara kronologisnya salafiyah berasal dari Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu ajarannya di kembangkan oleh imam ibnu taimiyah. Kemudian di suburkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab, dan akhirnya berkembang di dunia islam. [3]
C. Tokoh-Tokohkoh dan Pemikirannya
Beberapa tokoh dalam pemikiran tersebut antara lain:
A.    IMAM AHMAD BIN HANBAL
1.      Riwayat Singkat Hidup Ibn Hanbal
Ia dilahirkan di Bagdad tahun 164 H/780 M, dan meninggal 241 H/855 M. Ia sering di panggil Abu Abdillah karena salah seorang anaknya bernama Abdillah. Namun, ia lebih di kenal dengan nama Imam Hanbali karna merupakan pendiri mazhab Hanbali.
2.      Pemikiran teori Ibn Hanbal
a.       Tentang Ayat-ayat Musytabihat.
Dalam memahami ayat-ayat al-qur’an, ibnu hanbal lebih suka menerapkan pendekatan lafdzi (tekstual) dari pada pendekatan ta’wil. terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat tuhan dan ayat-ayat musytabihat. Hal itu terbukti ketika ditanya tentang penafsiran “(yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas Arsy.”(Q.s. Thaha : 50.) Dalam hal ini Ibn Hanbal menjawab “Bersemayam diatas arasy terserah pada Allah dan bagaimana saja Dia kehendaki dengan tiada batas dan tiada seorangpun yang sanggup menyifatinya.
Dan ketika ditanya tentang makna hadist nuzul (Tuhan turun kelangit dunia), ru’yah (orang-orang beriman melihat Tuhan diakhirat), dan hadist tentang telapak kaki Tuhan, Ibn Hanbal menjawab : “kita mengimani dan membenarkannya, tanpa mencari penjelasan cara dan maknanya”
Dari peryataan di atas, tampak bahwa Ibnu Hanbal bersikap menyerahkan (tafwidh) makna-makna ayat di atas dan hadist musytabihat kepada Allah dan Rasulnya, dan menyucikan-Nya dari keserupaan dengan makhluk. Ia sama sekali tidak menakwilkan pengertian lahirnya.
b.      Tentang status Al-Qur’an
Salah satu persoalan teoligis yang dihadapi Ibn Hanbal, yang kemudian membuatnya dipenjara beberapa kali, adalah tentang status AlQur’an, apakah diciptakan (makhluk) yang karenanya hadist (baru) ataukah yang tidak diciptakan karena Qadim? Faham yang di akui oleh pemerintah, yakni Dinasti Abbasiyah dibawah kepimpinan khalifah Al-Ma’mun, Al-Mu’tashim, dan Al-Watsiq, adalah faham Mu’tazilah, yakni Al-Qur’an tidak bersifat qadim, tetapi baru dan diciptakan. Faham adanya qadim disamping tuhan, berarti menduakan Tuhan, sedangkan menduakan Tuhan adalah syirik dan dosa besar yang tidak diampuni oleh Tuhan. [4]
A.    IBN TAIMIYAH
1.      Riwayat Singkat Ibn Taimiyah
Nama lengkap Ibn Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abi Al-Halim bin Taimiyah. Dilahirkan di Harran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awwal tahun 661 H dan meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Dzul Qo’dah tahun 729 H. kewafatannya telah menggetarkan dada seluruh penduduk Damaskus, Syam dan Mesir, serta kaum muslimin pada umumnya.
Ibn Taimiyah terkenal sangat cerdas sehingga pada usia 17 tahun, ia telah dipercaya masyarakat untuk memberikan pandangan-pandangan hukum secara resmi. Para ulama yang merasa sangat risau oleh serangan-serangan-Nya serta iri hati terhadap kedudukannya di Istana Gubernur Damaskus, telah menjadikan pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyah sebagai landasan untuk menyerangnya.[5]
2.      Pemikiran Ibn Taimiyah
Pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyah, seperti yang di katakan Ibrahim Madzkur adalah sebagai berikut.[6]
a.       Sangat berpegang teguh pada nas (teks Al-Qur’an dan Al-Hadist)
b.      Tidak memberikan ruang gerak yang bebas kepada akal.
c.       Berpendapat bahwa Al-Qur’an mengandung semua ilmu agama
d.      Di dalam islam yang diteladani hanya ada 3 generasi saja (sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in)
e.       Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentanzihkan-Nya.
Ibn Taimiyah adalah seorang yang tekstualis. Oleh sebab itu, pandangannya dianggap oleh ulama mazhab Hanbal, Al-Khatib Ibnu Al-Jauzi, sebagai pandangan tajsim (antropomorpisme) Allah, yakni menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu Al-Jauzi berpendapat bahwa pengakuan Ibn Taimiyah sebagi salaf perlu ditinjau kembali.[7]
Berikut ini merupakan pandangan Ibn Taimiyah tentang sifat-sifat Allah.[8]
a.       Percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang ia sendiri atau rasul-Nya mensifati.
b.      Percaya sepenuhnya terhadapnama-nama-Nya, yang Allah atau Rasul-Nya sebutkan, seperti al-awwal, al-akhir, azh- zhahir, al-bathin, al-‘alim, al-qadir, al-hayyu, al-qayyum.
c.       Menerima sepenuhnya sifat dan nama Allah tersebu dengan:
1.      Tidak merubah maknanya pada makna yang tidak dikehendaki lafaz (min ghairi tahrif)
2.      tidak menghilangkan pengertian lafaz (min ghairi ta’thil)
3.      tidak mengingkarinya (min ghairi ilhad)
4.      tidak menggambar-gambarkan bentuk tuhan, baik dalam fikiran atau hati. apalagi dengan indra (min ghairi takyif)
5.      tidak menyerupakan (apalagi menyamakan) sifat-sifat-Nya dengan sifat-sifat makhluk-Nya (min ghairi tamtsil). Hal ini disebkan bahwa tiada sesuatu pun yang dapat menyamainya, bahkan yang menyerupainya pun tidak ada.
Berdasarkan alasan diatas, Ibn Taimiyah tidak menyutujui penafsiran ayat-ayat musytabihat. Menurutnya ayat atau hadist yang menyangkut sifat-sifat Allah harus diterima dan diartikan sebagaimana adanya, dengan catatan tidak men-tajsim-kan, tidak menyerupakan dengan makhluk, dan tidak bertanya tentangnya.



[2] Abubakar Aceh,Salaf: Islam dalam Masa Murni, Ramadhani,Solo,1986,hlm.25.
[3] DR. Abdul Razak, M.Ag.Ilmu Kalam,Pustaka Setia,Bandung,hlm,109-110.
[4] DR. Abdul Razak, M.Ag.Ilmu Kalam,Pustaka Setia,Bandung,hlm,109-110.
[5] DR. Abdul Razak, M.Ag.Ilmu Kalam,Pustaka Setia,Bandung,hlm,109-110.
[6] Madkur, op.cit, hlm.31
[7] Sa’ad, op. cit, hlm. 94
[8] Abdullah Yusuf, Pandangan Ulama tentang Ayat-ayat musytabihat. Sinar Baru, Bandung 1993, hlm. 58-60