PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA TIMUR KURAN

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

MASA TIMUR KURAN

A.    Biografi Timur Kuran

Timur kuran lahir pada tahun 1954 di New York, timur kuranmenghabiskan masa kecilnya di Ankara. Ayahnya mengajar di Universitas teknis di timur tengah. Ketika ia masih remaja, keluarganya pindah ke Istanbul. Ia tinggal tidak jauh dari kampus Universitas bogasici, dimana ayahnya ayahnya adalah seorang professor sejarah arsitektur islam.

Timur kuran memperoleh pendidikan menengah di turki, lulus di universitas Robert di Istanbul pada tahun 1973, kemudian dia belajar ekonomi di Princeton University, sampai akhirnya ia di wisuda dengan prestasi sebagai mahasiswa terbaik di angkatannya pada tahun 1977. Lalu ia melanjutkan belajarnya di Stanford Univercity untuk memperoleh gelar doctor di bidang ekonomi. Timur kuran telah banyak menulis tentang evolusi preferensi dan lembaga, dengan kontribusi untuk mempelajari preferensi tersembunyi, ketidakpastian revolusi sosial, dinamika konflik etnis, persepsi diskriminasi, kebohongan publik. Kuran juga menulis tentang Islam dan timur tengah. Dengan fokus awal pada kontemporer untuk merestrukturisasi ekonomi menurut ajaran islam. Beberapa esainya tentang topic ini termasuk dalam islam dan mammon: The Predicaments Ekonomi Islamisme (Priceton University Press) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dan Arab. Sejak pertengahan 1990-an ia telah mengalihkan perhatiannya untuk teka-teki  Timur Tengah, yang pernah memiliki standar hidup yang tinggi dengan standar global, kemudian tertinggal di berbagai bidang, termasuk produksi ekonomi, kemampuan organisasi, kreatdengan standar global, kreativitas teknologi, demokratisasi, dan kekuatan militer. Dari 1990-2008 timur Kuran menjabat sebagai editor dari seri buku interdisipliner diterbitkan oleh University of Michigan Press. Seri ini didirikan kembali di Cambridge University Press pada tahun 2009 dengan judul Cambridge Studi Ekonomi, Kognisi dan Masyarakat. Dia mengajar di University of Southern California antara tahun 1982 dan 2007, di mana ia memegang Raja Faisal guru dalam pemikiran Islam dan budaya dari 1993 dan seterusnya. Dari tahun 2005 sampai 2007, dia adalah Direktur USC Lembaga Penelitian Ekonomi pada Peradaban, yang didirikannya. Pada 1989-1990 ia menjadi anggota Institute for Advanced Study di Princeton, tahun 1996-97 ia memegang John Olin mengunjungi guru di Graduate School of Business, University of Chicago,  Saat ini ia adalah anggota komite eksekutif asosiasi ekonomi internasional.[1]

Timur Kuran pertama kali diidentifikasi mekanisme ini dalam sebuah artikel April 1989 berjudul "Sparks dan Kebakaran Prairie: Sebuah Teori Revolusi Politik terantisipasi," yang menawarkan kasus di tahun 1789, 1917, dan 1978-1979 sebagai contoh revolusi yang mengejutkan dunia. Beberapa bulan kemudian,pola tersebut   diulang di Eropa, Timur Kuran melanjutkan untuk menjelaskan mengapa para ahli berpengalaman dari blok komunis yang tertangkap basah dalam di Eropa Revolusi Timur tahun 1989," diterbitkan pada tahun 1991. Kedua, bab yang terkait Kebenaran Swasta, Kebohongan Publik, menunjukkan bahwa revolusi politik dan pergeseran pandangan politik secara umum akan menggemparkan dunia, karena kesiapan masyarakat untuk menyembunyikan kecenderungan politik mereka di bawah tekanan sosial yang dirasakan.

Pada tahun 2011, Kuran menerbitkan The Long Divergence: Bagaimana Hukum Islam Diadakan Kembali Timur Tengah merangkum argumen pada akar kelembagaan stagnasi uraian: "Pada tahun 1000, perekonomian Timur Tengah setidaknya seperti dikemukakan bahwa dari Eropa. Tapi tahun 1800, wilayah ini telah jatuh secara dramatis di belakang dalam standar hidup, teknologi, dan lembaga ekonomi. Singkatnya, Timur Tengah memiliki gagal untuk memodernisasi ekonomi sebagai Barat melonjak ke depan. Apa yang menyebabkan perbedaan ini panjang? Dan mengapa Timur Tengah tetap drastis terbelakang dibandingkan dengan Barat. Buku ini berpendapat bahwa yang memperlambat pembangunan ekonomi di timur tengah adalah tidak adanya kecocokan antara islam dan kapitalisme. Buku ini berpendapat bahwa apa yang memperlambat pembangunan ekonomi di Timur Tengah tidak kolonialisme atau geografi, sikap masih kalah Muslim atau ketidakcocokan antara Islam dan kapitalisme. Sebaliknya, mulai sekitar abad kesepuluh, lembaga-lembaga hukum Islam yang telah diuntungkan perekonomian Timur Tengah pada abad-abad awal Islam, mulai bertindak sebagai hambatan pada pengembangan dengan memperlambat atau menghalangi munculnya fitur utama dari kehidupan ekonomi modern, termasuk swasta akumulasi modal, perusahaan, produksi skala besar, dan pertukaran impersonal. Pada abad kesembilan belas, lembaga ekonomi modern mulai dipindahkan ke Timur Tengah, namun ekonominya belum tertangkap, karena lambatnya dalam memperbaiki dalam perekonomian tersebut. Serta diperkuat dengan adanya korupsi yang merajalela, rendahnya kepercayaan, dan lemahnya masyarakat sipil dalam karakteristik ekonomi di suatu wilayah dan semua warisan ekonomi sejarah akan mengambil generasi untuk mengatasi semuanya. Islam dan pembangunan ekonomi di Timur Tengah pernah menjadi daerah ekonomi maju di dunia, yang diukur dengan standar hidup, teknologi, produktivitas pertanian, melek huruf, atau kreativitas institusional. Selanjutnya, ia gagal untuk mencocokkan transformasi institusional melalui mana Eropa Barat jauh meningkat kapasitasnya untuk sumber daya kolam, mengkoordinasikan kegiatan produktif, dan melakukan pertukaran. Pada 1997, artikel berjudul "Islam dan Keterbelakangan Ekonomi: Sebuah Puzzle Old Revisited," Kuran dikritik penjelasan terkemuka ditawarkan sejak abad kesembilan belas, dan ia telah melanjutkan untuk mengembangkan tesis sendiri. tesisnya berpusat pada peran lembaga-lembaga islam.[2] Lembaga-lembaga ekonomi di Timur Tengah yang cocok untuk Abad Pertengahan, berpendapat Kuran, dan mereka tidak pernah menjadi beku. Namun, selama milenium kedua di daerah tertentu pusat untuk perubahan modernisasi ekonomi yang minim, setidaknya dalam kaitannya dengan transformasi struktural Barat. Di Kairo abad kedelapan belas dan Istanbul, praktik kredit hampir tidak berbeda dari orang-orang dari abad ke-10. Demikian juga, investor dan pedagang digunakan perusahaan atomistik bentuk dasarnya identik dengan yang lazim delapan abad sebelumnya.
Beberapa mekanisme berkontribusi keterbelakangan ekonomi di Timur Tengah, Kuran menunjukkan. Lembaga Timur Tengah jelas tertentu, termasuk yang berakar dalam Islam, tidak sengaja memblokir transisi ke ekonomi modern. Lembaga-lembaga yang menghasilkan kemacetan evolusi meliputi: (1) hukum waris Islam, yang karakter egaliter menghambat akumulasi modal, (2) individualisme hukum Islam yang ketat dan kurangnya konsep korporasi, yang menghambat pengembangan organisasi dan memberikan kontribusi untuk menjaga masyarakat sipil yang lemah, dan (3) wakaf, bentuk yang berbeda Islam kepercayaan, yang terkunci sumber daya yang luas dalam organisasi tidak fleksibel yang cenderung menjadi d ngembangkan lembaga-lembaga ekonomi modern.isfungsional dari waktu ke waktu. Tak satu pun dari lembaga-lembaga yang ditimbulkan suatu kerugian ekonomi pada saat kemunculan mereka. Juga tidak pernah menyebabkan penurunan absolut dalam kegiatan ekonomi. Mereka berubah menjadi cacat dengan mengabadikan diri selama periode panjang ketika Eropa Barat.

B.     Pemikiran Ekonomi Timur Kuran

Pemikirannya tentang system ekonomi khususnya perbankan. Ekonomi islam dan perbankan, ekonomi islam adalah doktrin modern yang menawarkan alternative untuk system ekonomi yang dikembangkan di barat termasuk sistem kapitalisme dan sosialisme. Prestasi praktis yang terlihat adalah dengan adanya pendirian perbankan syariah, pendirian bank syariah ini dimaksudkan untuk menghindari bunga. Ekonomi islam juga memperkenalkan norma-norma islam perilaku ekonomi dan sistem redistribusi. timur kuran berpendapat bahwa doktrin ekonomi islam adalah sederhana. Beberapa muslim menganggapnya serius dan aplikasi praktis tidak memiliki efek dilihat pada efesiensi, pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan. Dalam kasus apapun, tujuan sebenarnya belum peningkatan ekonomi, melainkan budidaya identitas islan yang berbeda untuk melawan globalisasi budaya. Itulah penyebab global islamisme yang dikenal juga sebagai “fundamentalisme islam”. Dengan memicu bahwa masyarakat muslim telah hidup, atau dapat hidup dengan aturan ekonomi yang berbeda.

Perbankan islam yang paling terlihat dalam pencapaian ekonomi islam adalah perbankan islam yang berbeda dengan bank konvensional dalam hal bunga. Bank syariah seharusnya menghindari bunga, dengan alasan Al-qur’an melarang semua tentang kategori bunga. Sejak tahun 1970, lebih dari 60 negara telah mendirikan bank syariah. Timur kuran berpendapat bahwa Al-Qur’an melarang praktek riba yang melibakan peracikan dari utang pinjaman yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah di tentukan. Riba adalah sumber ketidakstabilan politik, . Kepentingan bahwa biaya bank yang modern pada pinjaman, atau yang menawarkan kepada deposan, tidak melibatkan bahaya seperti itu. Dalam kasus apapun, Kuran memegang, bunga sangat diperlukan untuk kehidupan ekonomi, yang berfungsi untuk mengalokasikan modal dan risiko secara lebih efisien. Itu sebabnya ada masyarakat, masa lalu atau sekarang, telah behasil memberantas bunga. Beberapa artikel Kuran diterbitkan pada 1990-an mencatat bahwa meskipun banyak bank syariah yang menguntungkan, mereka semua memberi dan menerima bunga secara rutin, menggunakan tipu muslihat untuk membuat bunga muncul sebagai kembali ke risiko. Banyak tipu muslihat ini memiliki akar dalam praktek abad pertengahan. Atas dasar ini, ia menyarankan bahwa pentingnya perbankan syariah terletak hampir seluruhnya dalam simbolisme dan dalam meningkatkan itu memberikan kepada gerakan global Islamisme. Pikiran Kuran tentang perbankan syariah dikembangkan paling penuh dalam artikelnya "Dampak Ekonomi Fundamentalisme Islam" (1993) dan "Ekonomi Islam dan Subeconomy Islam" (1995).[3]

Kontemporer Pengalaman dengan Bank Islam pertahanan empiris Para ekonom Islam klaim mereka mengenai keinginan dan kelayakan larangan bunga tidak terbatas pada pembacaan apa yang mereka yakini sebagai catatan awal Islam. Mereka menarik dukungan tambahan dari catatan bank syariah baru ini didirikan di Arab Saudi, Emirat Teluk, Mesir, Sudan, Yordania, dan Pakistan, di antara tempat-tempat lain. Mereka menunjukkan bahwa semua bank telah terbukti menguntungkan meskipun mereka telah menawarkan deposan hasil yang lebih tinggi daripada saingan mereka membayar bunga. Peneliti Imparsial, termasuk Ingo Karsten yang penelitiannya dilakukan di bawah naungan dari Dana Moneter Internasional, telah memverifikasi bahwa bank syariah telah berhasil dari sudut pandang dari kedua pemilik dan clients.95 Tapi satu harus berhati-hati dalam menafsirkan bukti. Sebelum melompat ke kesimpulan tentang keunggulan perbankan syariah lebih dari perbankan tradisional, kita harus mempertimbangkan bahwa di negara-negara yang terlibat baik dividen dari bank-bank Islam dan suku bunga yang ditawarkan oleh bank-bank tradisional dikendalikan oleh otoritas moneter yang mungkin berada di bawah perintah khusus untuk meningkatkan daya tarik dari bank syariah. Sementara saya tahu tidak ada studi mengenai subsidi untuk bank syariah, beberapa bukti tentang masalah tersebut bisa dilihat dari komentar yang dibuat pada konferensi Islamabad pada Ekonomi Moneter dan Fiskal Islam oleh Fouad Agabani dari Faisal Islamic Bank of Sudan. bahkan jika bank syariah tidak menikmati hak istimewa seperti itu, tidak akan mengejutkan bahwa rekening mudarabah menghasilkan keuntungan lebih besar dari rekening bunga. Tapi itu tidak berarti bahwa semua orang akan menjadi lebih baik jika semua bank dipaksa untuk hanya menawarkan rekening mudarabah. Deposan dengan preferensi yang kuat untuk keamanan, yang saat ini memilih untuk terus tabungan mereka di terlepas dari pendapatan yang diharapkan lebih tinggi dari rekening mudarabah, akan menjadi lebih buruk jika dipaksa untuk memegang portofolio berisiko. Isu yang berhubungan adalah apakah pembentukan bank syariah mungkin, karena beberapa klaim ekonom Islam, telah memberikan stimulus untuk tabungan, Meskipun tidak ada data yang dapat diandalkan tentang masalah ini, klaim tersebut tentu masuk akal. Hal ini karena di negara-negara di mana bank syariah dalam operasi pasar saham melakukan tidak cukup, dan, karena dari sudut pandang individu saver-investor, rekening mudarabah melayani fungsi yang sama seperti saham. Sebagian besar orang yang telah beralih ke bank syariah mungkin relatif kurang penabung menghindari risiko yang akan, jika perekonomian lebih maju, akan memegang saham. Jika dugaan ini benar, seseorang dapat menyimpulkan bahwa pembentukan bank syariah telah mendorong penghematan dengan memperkenalkan layanan keuangan baru. Ini tidak berarti, bagaimanapun, bahwa penghematan dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan menghapus sistem perbankan tradisional, untuk, seperti disebutkan sebelumnya, yang sangat menghindari risiko cus-tomers bank tradisional mungkin tidak merasa nyaman dengan mudarabah. Bagaimana dengan fitur lain yang para ekonom Islam mengatakan akan perbankan syariah yang berkarakteristik, Tak satu pun dari bank syariah pernah memberikan konsumsi bebas bunga, temuannya yang lain adalah bahwa bank-bank menunjukkan preferensi yang ditandai investasi dalam "proyek-proyek yang memberikan keuntungan yang cepat. Temn ini menunjukkan bahwa bank syariah beroperasi sebagai pribadi-laba maksimal, bukan sebagai kesejahteraan sosial maximizers berniat menegakkan prinsip-prinsip keadilan Islam.

C.    Karya-Karya Timur Kuran

Timur kuran telah banyak menulis beberapa buku dan artiel yang terkenal didunia, tapi karyanya yang paling terkenal yaitu: The Economic System In Contemporary Islamic Thought. Empat tema artikel yang  menonjol dalam karya-karya Timur Kuran preferensi pemalsuan, peran Islam dalam kinerja ekonomi dari Timur Tengah, ekonomi Islam, dan efek politik Islam.pemikiran kuran tentang perbankan syariah ditulisnya dalam sebuah artikel yang bejudul “Dampak Ekonomi Fundalisme Islam” dan Ekonomi islam.

D.    KESIMPULAN

pembahasan sebelumnya, yang telah meneliti tiga fitur paling mendasar dari sistem Islam yang diusulkan, menimbulkan pertanyaan serius tentang klaim bahwa kerangka kerja ini menyediakan alternatif fungsional untuk sistem yang ada. Norma-norma perilaku yang disarankan tidak hanya penuh dengan ambiguitas, tetapi juga mungkin untuk menikmati kepatuhan luas dalam masyarakat luas. Dalam prakteknya, banyak dari mereka harus diperlakukan sebagai hukum negara ditegakkan. Tidak ada cara untuk memastikan, apalagi, bahwa pejabat negara akan berperilaku dalam cara yang islami "benar". Kritik-kritik ini ditanggung oleh kenyataan bahwa hampir seluruh empat belas abad yang lalu, anggota dan pejabat komunitas Muslim memiliki hubungan renggang dengan norma-norma perilaku Islam, bahkan ketika mereka memiliki setuju atau kurang setuju seperti apa norma-norma ini berarti. Fitur lain yang utama dari sistem zakat pada dasarnya adalah sebuah skema redistribusi-tion menyerupai orang-orang yang sudah beroperasi di seluruh dunia, kecuali bahwa itu adalah jauh lebih komprehensif dan lebih regresif. Masalah dengan skema zakat yang diusulkan berasal sebagian besar dari lampiran ekonom Islam dengan tingkat tertentu dan batas pembebasan ditetapkan oleh Muslim awal. Karena tarif dan batas pada umumnya disajikan dalam bentuk, mereka akan merupakan suatu skema perpajakan tidak logis dalam dunia kontemporer di mana harga relatif berbeda enor-mously dari orang-orang di Arab abad ketujuh. Adapun pelarangan bunga, maka secara efektif tidak dapat dilaksanakan dalam besar, masyarakat yang heterogen. Sedangkan rekening mudarabah, yang disajikan sebagai alternatif ke rekening bank berbunga, merupakan instrumen yang menguntungkan tanpa adanya pasar saham yang berfungsi dengan baik, mereka tidak meniadakan relatif individu menghindari risiko 'perlu meminjamkan untuk bunga. Tidak ada alasan untuk percaya, apalagi, bahwa semua bank akan puas dengan pinjaman kepada perusahaan atas dasar pembagian keuntungan, atau bahwa perusahaan tentu akan keinginan untuk meminjam atas dasar ini. Masalah serupa dalam kasus kredit konsumsi bebas bunga: dalam masyarakat yang besar, orang tidak akan secara sukarela membuat pinjaman tersebut. Kecuali seseorang dapat menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meminjam dan meminjamkan dengan bunga akan menghilang dengan pembentukan sistem Islam, wajar mengharapkan bunga untuk bertahan, jika dalam bentuk tipis menyamar. Argumen ini didukung oleh fakta bahwa dalam sistem perbankan yang ada,  tidak kurang dalam lingkaran keuangan abad pertengahan, berbagai bentuk tidak langsung bunga telah dilegitimasi. Asumsi realistis, proposal bertentangan, tulisan para ekonom Islam dapat ditelusuri ke dua kelemahan metodologis dasar. Pertama-tama, ada ketegangan serius antara keinginan mereka mengaku untuk menurunkan seluruh cetak biru ekonomi Islam dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan kesadaran mereka bahwa sumber-sumber tidak menawarkan kerangka ekonomi yang komprehensif. Memang, Al-Qur'an adalah buku prinsip-prinsip moral yang berisi beberapa perintah yang spesifik, sedangkan Sunnah mengungkapkan cita-cita yang dirasakan kelembagaan dan normatif dari beberapa generasi Muslim yang pertama yang menghasilkan it.103 Tidak satu berkaitan dengan masalah ekonomi menekan dari zaman sekarang, yang tidak bisa dibayangkan pada abad ketujuh. Oleh karena itu, jika alternatif fungsional untuk sistem ekonomi yang ada akan dikembangkan, yayasan intelektual sebaiknya harus dibuat lagi atau diambil dari sumber-sumber di luar Al-Qur'an dan Sunnah. Kebanyakan penulis Islam yang menyadari hal ini, tetapi mereka pada umumnya tidak mau melepaskan diri dari beberapa spesifik yang ditemukan dalam sumber-sumber tradisional. Dan ketika mereka melepaskan diri dari spesifikasi kuno, mereka tidak mengakui hal ini. bagaimana mereka telah meratifikasi beberapa bentuk bunga sementara tetap mempertahankan bahwa mereka tanpa syarat menentangnya. Yang lainnya cacat metodologis utama dalam ekonomi Islam adalah bahwa ia menjauhi konfrontasi dengan bukti sejarah. Di antara fakta mencatat bahwa sebagian besar telah diabaikan adalah bahwa altruisme umum memberi jalan untuk perjuangan faksi gencarnya sesegera masyarakat Islam mulai tumbuh, bahwa masyarakat dibagi ke dalam banyak negara sumbang hanya beberapa dekade setelah kematian Muhammad, dan bahwa semangat larangan bunga secara rutin dilanggar sepanjang sejarah Islam. Kelemahan ini juga muncul dalam interpretasi ekonom Islam 'zaman keemasan Islam. Mengabaikan bukti bahwa bahkan dalam lembaga waktu Nabi Muhammad telah diubah atau ditinggalkan sebagai keadaan dijamin, mereka main-tain, dalam banyak konteks, bahwa struktur kelembagaan ekonomi Islam pertama kali muncul sekaligus dan dalam bentuk sempurna. Penafsiran ini, yang merupakan dasar dari argumen bahwa lembaga-lembaga Islam awal cocok untuk dunia modern, tentu saja banyak orang bisa belajar dari pengalaman masyarakat Islam awal. bagaimanapun, berharap untuk menemukan lembaga yang ideal untuk masyarakat modern yang terkandung di dalamnya. Nilai penelitian tersebut, bukan pelajaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang sukses dan pengembangan membutuhkan ukuran fleksibilitas kelembagaan.

---

[1] "Timur Kuran, Professor of Economics and Political Science and Gorter Family Chair in Islamic Studies". Fds.duke.edu. Retrieved October 18, 2011.

[2] Kuran, Timur, "Islam and Economic Underdevelopment: An Old Puzzle Revisited," Journal of Institutional and Theoretical Economics, 153 (March 1997): 41–71.

[3] Kuran, Timur, "The Economic Impact of Islamic Fundamentalism," in M. Marty and S. Appleby (eds.), Fundamentalisms and the State: Remaking Polities, Economies, and Militance (Chicago: University of Chicago Press, 1993): 302–341; "Islamic Economics and the Islamic Subeconomy," Journal of Economic Perspectives, 9 (Fall 1995): 155–73.

PEMIKIRAN EKONOMI AL-SYATIBI

PEMIKIRAN EKONOMI AL-SYATIBI

(790 H/1388 M)

A.    Riwayat Hidup

Al-Syatibi adalah seorang cendikiawan muslim yang belum terkenal di masanya. Beliau bernama lengkap Ibrahim bin Musa, bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Ghamathi Abu Ishak, yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Syatibi yang dijuluki dengan Al-Imam Al-lAlaamah (yang sangat dalam ilmu pengetahuannya), Al-Muhaqqiq (yang memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan dan kemudian memberi solusi), Al-Qudwah (yang pantas didkuti), Al-Hafizh (yang telah menghafal dan menjaga ribuan hadits) dan Al-Mujtahid (yang mampu mendayagunakan kemampuan untuk menghasilkan hukum)[1]. Kata “Al-Syatibi” yang merupakan ‘alam laqab[2] yang dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatibah atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur[3]. Dan beliau berasal dari Suku Arab Lakhmi. Meskipun Al-Syatibi dinisbatkan kepada negeri itu, diduga keras ia tidak lahir di sana. Karena kota tersebut sebelumya telah dikuasai oleh orang-orang Kristen atau jatuh ke tangan Kristen, dan orang-orang Islam telah diusir dari sana sejak tahun 1247 (645 H) atau hamper satu abad sebelum Al-Syatibi dilahirkan[4].

Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat. Karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada[5].

Dalam bermadzhab, Al-Syatibi menganut madzhab Maliki dan mendalami berbagai ilmu, baik berupa ‘ulum al-wasa’il (metode) maupun ‘ulum maqashid (esensi dan hakikat). Al-Syatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami :

1.      Bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkhar al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad Al-Syatibi dan Abu Ja’far al-Syaqwari.

2.      Hadis dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani.

3.      Ilmu kalam dal falsafah dari Abu Ali Mansur al-Zawawi.

4.      Ilmu ushul fiqih dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad bin Ahmad al-Miqarri dan Abu Abdillah bin Ah,ad al-Syarif al-Tilimsani.

5.      Ilmu sastra dari Abu Bakar al-Qarsyi al-Hasymi

Di samping ia bertemu langsung atau belajar langsung kepada gurunya di atas, ia juga melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibn Ibad al-Nasfi al-Rundi.

Walaupun Al-Syatibi banyak mempelajari ilmu, namun ia lebih bertminat terhadap bahasa Arab, khususnya ushul fiqih. Karena metode dan falsafah fiqih Islam merupakan faktor penentu terhadap kekuatan dan kelemahan fiqih dalam menanggapi perubahan sosial.

Pemikiran Al-Syatibi dapat ditelusuri melalui karya-karya ilmiyahnya yang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok:

1.      karya-karya yang tidak diterbitkan yaitu, (a) Syarh jalil ‘ala Al-Khulasah fi An-Nahw, (b) Khiyar Al-Majalis (syarh kitab jual beli dari shahih Al-Bukhari), (c) Syarh Rajz Ibn Malik fi An-Nahw, (d) Unwan Al-Ittifaq fi Ilm Al-Isytiqaq, dan (e) Ushul An-Nahw.

2.      kelompok kitab yang diterbitkan yaitu, (a) Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah, (b) Al-Itisham , dan (c) Al-Ifadat wa Al-Irsyadat[6].

B.     Kehidupan Politik

Al-Syatibi hidup pada masa, di mana Granada pada saat itu banyak terjadi perubahan baik dari segi sosio-religius, politik, ekonomi dan hukum yang berpengaruh terhadap pola pikir Al-Syatibi.

Dari segi politiknya, Al-Syatibi Dari aspek politik, perubahan sosial yang terjadi pada abad ke-14 disebabkan berkhirnya masa chaos pada abad ke-13 ketika terjadi invasi Mongol ke wilayah Timur Muslim dan pesatnya perkembangan Kristen di Barat Muslim. Dari penelitian Muhammad Khalid Mas’ud, keberhasilan Sultan Muhammad V dalam menciptakan stabilitas politik dapat dipahami dari dua faktor. Pertama, keberhasilannya menjaga stabilitas politik luar negerinya, sejumlah kerajaan Kristen di utara dan rival sesama kekuasaan Muslim di Afrika Utara, dengan cara selalu mengganti perjanjian-perjanjian damai dan intrik-intrik dalam istana, friksi-friksi yang berlomba-lomba mencuri kekuasaan. Kedua, selalu memegang kendali kekuatan militer di internal kerajaan.

Stabilitas politik ini menghasilkan situasi yang damai dan salah satu manfaatnya dalam dunia keilmuan adalah terkondisikannya kesempatan yang lebih luas untuk melakukan evaluasi dan produksi pemikiran. Hal ini terlihat dengan lahirnya karya-karya masterpiece para intelektual muslim. Di Afrika Utara, Ibnu Khaldun (784 H/ 1382 M) menulis filsafat sejarah, di Syiria, Ibnu Taimiyah (728 H/ 1328 M) mengkaji ilmu politik dan teori hukum, di Persia, al-‘Iji (754 H/ 1355 M) meresistematisir teologi Sunni, dan di Spanyol, al-Syatibi memproduksi filsafat hukum Islam.

Beberapa tahun sebelumnya, jatuhnya kekuasaan dinasti Muwahhidun menyebabkan chaos politik di Spanyol. Dalam kondisi krisis ini ada dua tokoh yang mucul ke panggung politik, Ibn Hud di Marcia dan Ibn al-Ahmar di Arjona. Ibn Hud adalah rival politik Ibn Ahmar setelah runtuhnya dinasti Muwahhidun. Setelah sempat menguasai sejumlah kota seperti Almeria, Malaga, Granada, Seville dan sebagian besar Spanyol, Ibn Hud dilantik oleh penguasa dinasti Abasiyyah yaitu al-Muntasir Billah. Namun selang beberapa tahun, Ibn Ahmar berhasil merebut tampuk kepemimpinan Ibn Hud kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 634 H dan menyatakan diri sebagai Sultan Andalusia dengan menyandang gelar al-Galib Billah. Al-Galib Billah yang menjadi cikal Bani Nasr atau Bani Ahmar, menjadikan Granada sebagai pusat pemerintahan.

Bani Nasr membangun pondasi politiknya dengan cukup kuat, terbukti bertahan sampai dua abad. Hubungan diplomatik dengan luar negeri yang Kristen, Ferdinand III penguasa Castille, ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian atau genjatan senjata pada tahun 643 H. Namun di sisi lain, dia juga menyerukan jihad kepada suku-suku Afrika dan meminta back up kekuatan Bani Marin di Maroko, sebagai dinasti terkuat pasca dinasti Muwahidun. Kondisi strategis ini bertahan hingga kekuasaan beralih ke putra mahkota yaitu al-Gani Billah atau Sultan Muhammad V.

Di masa Gani Billah, fuqaha memiliki posisi kuat dalam konstelasi perpolitikan. Hal ini merupakan ciri khas dalam sejarah Islam di Spanyol. Kondisi ini merupakan salah satu sebab mengapa mazhab Maliki menjadi mazhab negara waktu itu. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat Granada tidaklah sekonservatif para elit ulamanya di strukutur politik. Masyarakat cukup inklusif dan fleksibel dalam relasi sosialnya, mengingat interaksinya dengan orang-orang Kristen cukup intens baik dalam relasi sosial maupun bisnis.

Status quo para fuqaha dengan otoritas syari’ahnya ini mendapat perlawanan dengan bermunculannya gerakan-gerakan tasawuf, filsafat dan teologi. Tiga orang dari gerakan tasawuf, Abu Bakar Muhammad dari Cordova, Ibn al-Arif dari Almeria dan Ibn Barrajan dari Seville berhasil ditumpas. Ibn Barrajan mengkritik fuqaha Maliki yang sangat mengabaikan hadis. Gerakan-gerakan ini juga kelak mempengaruhi kedinamisan pemikiran al-Syatibi. Terlihat ketika al-Syatibi, meskipun Muhammad Makhluf menjadikannya sebagai ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang Andalus, tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering memuji Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah sendiri disusun oleh al-Syatibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu antara Madzhab Maliki dan Hanafi.
          Al-Syatibi pernah menentang para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan bid’ah ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara al-Syatibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat terelakkan. Setiap kali dia berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada nas. Karena itulah, dia dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap keluar dari agama.

Tidak terjebak pada oposisi biner dengan kekuasaan, ia juga mengkritik gerakan tasawuf para ulama yang menyimpang saat itu. Fatwa al-Syatibi tentang praktek tasawuf yang menyimpang ini juga dikuatkan oleh seorang ulama ahli tasawuf saat itu Abu al-Hasan al-Nawawi.

Al-Syatibi juga menyoroti ta‘ashub berlebihan yang dipraktekan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia terhadap madzhab Maliki. Mereka memandang setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masyarakat Andalus memegang erat madzhab Maliki ini sejak raja mereka Hisyam al-Awwal bin Abdurrahman al-Dakhil yang memerintah pada tahun 173-180H menjadikan madzhab ini sebagai madzhab negara[7].

C.     Pandangan Al-Syatibi dalam Bidang ekonomi

1.      Objek kepimilikan

Pada dasarnya, Al-Syyatibi mengakui hak milik individu. Namun, ketika kepemilikan tersebut dapat menghilangkan atau menghalangi kepemilikan orang lain terhadap setiap sumberdaya yang pada dasarnya itu adalah milik umum, artinya ketika benda tersebut itu yang semula adalah milik bersama “pemberian Allah terhadap orang banyak”, al-Syatibi memangkas kepemilikan individu itu terhadap benda yang ditujukan oleh Allah kepada semua mahluk. Dalam hal ini taruhlah sebua contoh air, baik itu air yang ada di sungai Maupun di laut itu adalah adalah anugerah Ilahi kepada semua mahluk. Jadi setiap individu tidak boleh mengklaim bahwa air tersebut adalah milik Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu: air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase; dan air yang dapat dijadikan sebagi objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah meilik individu. Lebih jauh, ia menyatakan, bahwa tidak hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam.

2.      Pajak

Dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak terhadap kaum muslim masa itu diperbolehkan, karena baitul mal yang semula menanggung pajak kaum muslim atau keperluan umum sudah tidak mampu lagi[8]. Sebagaimana yang terjadi pada Asy-Syaikh Al-Malaqi dalam kitab Al-Warn’ , ia berkata “diberlakukannya penarikan pajak atas setiap muslim adalah hal yang termasuk dalam al-mashalih al-mursalah”. Dan hal ini juga berdasarkan asumsi bahwa barang-barang berharga milik muslim pada saat itu ditarik oleh musuh, sehingga ketidakmampuan baitul mal untuk memenuhi kebutuhan hidup orang Islam saat itu[9].

D.    Teori kesejahteraan (wellfare) Al-Syatibi

Dalam pandangan al-Syatibi , pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah(kepentingan umum). Dengan mengutip pendapat dari para pendahulunya, ia mengatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini masyarakat bisa mengalihkan kepada baitul mal serta menyubangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakaan pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum di kenal dalam sejarah Islam.

Dari pemaparan konsep Maqashid al-Syatibi di atas, terlihat jelas bahwa syari’ah menginginkan setiap individu memerhatikan kesejahteraan mereka. Manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan.  Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan serta didefinisikan syari’ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan  bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (needs).

Pemenuhan kebutuhan adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permaslahan ekonominya. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekuranagn dalam dirinya, baik secara psikis maupun psikologis. Motivasi itu sendiri meliputi, usaha, ketekunan dan tujuan. Hal ini pada akhirnya tentu akan meningkatkan produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci uatam dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terjadi kekurangan pada dirinya, yaitu pada fisiknya. Motivasi itu sendiri meliputi usaha, ketekunan dan tujuan[10].

E.     Teori permintaan dan penawaran

Desirabililty senantiasa ditentukan oleh maslahah. Asumsi ekonomi adalah memaksimalkan kepuasan konsumen. Dalam islam kita memiliki prinsip keseimbangan.Sejumlah besar preferensi kebutuhan dalam perspektif islam lebih mempresentasikan tingkat kebutuhan yang sebenarnya dari pada tingkayan kebutuhan sekedar. Dalam islam institusi dalam hal ini pemerintah akan turut campur guna: menghindari sikap dan prilaku ishraf, konsistensi dalam pemenuhan kemaslahatan yaitu kebutuhan dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat dan yang terkhir menjauhi hal-hal yang menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran islam. Dalam framwork islam, seluruh hasrat manusia tidak bisa di jadikan sebagai needs.Teori yang lahir olehnya misalkan tentang teori permintaan dan penawaran. Permintaan untuk komoditas tertentu tergantung sejauh mana ia akan di beli oleh negara. Beliu menemukan konsep yang dikenal dalam literatur ekonomi moderen sebagai derived demand[11].

Harga dikendalikan oleh permintaan dan penawaran. Apabila permintaan meningkat maka harga pun akan meningkat, sedangkan jika permintaan menurun maka harga pun menurun. Faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah : pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan atau adat istiadat, pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah: permintaan, tingkat keuntungan, tingkat usaha manusia, ukuran angkatan kerja, pengetahuan serta keterampilan mereka, kedamaian dan keamanan, latar belakang teknis dan pembangunan keseluruhan masyarakat[12].

---

[1] Imam Al-Syatibi, Al-I’tisham, Diterjemahkan oleh : Shalahuddin Sabki dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. xvii

[2] Nama julukan yang sering dipanggil tiap harinya

[3] H. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 378, Ed, 3 Cet, 5

[4] http://www.referensimakalah.com/2011/12/material-makalah-biografi-al-syatibi_9165.html (13 Mei 2013)

[5] H. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 379

[6] Rini Kusuma dalam http://kusumarini21.blogspot.com/2013/01/makalah-pengantar-bisnis.html (11 Mei 2013)

[7] http://sakirman87.blogspot.com/2012/11/maqasid-syariah-imam-asy-syatibi.html

[8] H. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 385

[9] Imam Al-Syatibi, Al-I’tisham, Diterjemahkan oleh : Shalahuddin Sabki dkk, xxi

[10] Rini Kusuma

[11] Permintaan turunan adalah sebuah istilah ekonomi, dimana permintahan terhadap suatu barang atau jasa yang muncul sebagai akibat dari permintaan terhadap barang lain. Hal ini dapat  muncul sebagai bagian dari lanjutan produksi ke dua. Sebagai contoh, permintaan terhadap batu bara mengarah pada peningkatan permintaan terhadap penambangan, karena batu bara harus di tambang terlebih dahulu untuk dapat dikonsumsi. Seiring dengan permintaan terhadap batu bara yang semakin meningkat, begitu pula dengan harganya. Peningkatan harga batu bara ini membuat permintaan yang lebih tinggi terhadap sumber daya yang dibutuhkan dalam penambangan batu bara dalam http://mul1rawan.wordpress.com/category/the-derived-demand-principle-prinsip-permintaan-turunan/

[12] https://www.facebook.com/Syariah.Ekonomi/posts/346407908778235

sejarah pemikiran ekonomi islam Ibnu Taimiyah

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan masalah ekonomi yang mana melibatkan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan itu harus didasarkan pada norma – norma agama islam yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk yang berkaitan dengan masalah mu’amalah. Dalam konteks, usaha mengembangkan system ekonomi islam, kita mencoba melihat sebuah konsep pemikiran yang sangat brilian pada waktu itu, sebagai inspirasi dan petunjuk. Untuk itu penulis mencoba menyampaikan pokok – pokok pikiran dari salah satu ulama yaitu: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan masalah ekonomi, meskipun jarak antara kita dan lahirnya beliau sangat jauh. Ia hidup pada akhir abad ke 7 dan awal abad ke 8 Hijriah, dia memiliki ilmu pengetahuan yang sangat dalam tentang ajaran islam. Islam masa kini membutuhkan pandangan ekonomi yang jernih tentang apa yang diharapkan dan bagaimana sesuatu itu bisa dilakukan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebebasan dalam berusaha dan hak milik, yang dibatasi oleh hukum moral dan diawasi oleh negara yang adil dan mampu menegakkan hukum syari’at. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan, kecuali yang secara tegas dilarang oleh syari’at.

PEMBAHASAN

 Biografi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M. (10 Rabiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah paman dan kakeqnya merupakan ulama besar Mazhab Hambali dan penulis sejumlah buku.

Berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah  mata pelajaran, seperti tafsir, hadis, fiqih, matimatika, dan pilsafat serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya. Guru ibnu Taimiyah berjumlah 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin Al Maqdisi, Ahmmad bin Abu Al Khair, Ibnu Abi Al Yusr, dan Al Kamal bin Adul Majd bin Asakir.[1]

Ketika berusia 12 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya yaitu Syamsuddin Al Makdisi, untuk mengeluarkan patwa. Pada saat yang bersamaan ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah paada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut.

2.      Pemikiran Ekonomi

          Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya  tulisnya, antara lain Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam, as-Syar’iyyah fi Ishlah ar-Ra’I wa ar-Ra’iyah dan al-Hisbah fi al-Islam.

1.     Harga yang Adil, Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga

a.     Harga yang Adil

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Saw. menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.

Istilah harga adil telah disebutkan dalam beberapa hadits nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal ini, budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan hara yang adil (qimah al-adl).

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (‘iwadh al-mitsl) tidak sama dengan harga yang adil (tsaman al-mitsl). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (‘iwadh al-mitsl) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Menurutnya, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut:

(a)  Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta dan keuntungan.

(b)  Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barag atau keuntunganyang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain.

(c)   Ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak (al-‘ukud al-fasidah) dan akad yang shahih (al-uqud al-shahihah) dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.

Prinsip umum yang sama berlaku pada pembayaran iuran kompensasi lainnya. Misalnya :

(a)  Hadiah yang diberikan oleh gubernur kepada orang-orang Muslim, anak-anak yatim dan wakaf.

(b)  Kompensasi oleh agen bisnis yang menjadi wakil untuk melakukan pembayaran kompensasi.

(c)  Pemberian upah oleh atau kepada rekan bisnis (al-musyarik wa al-mudharib)

                                                                                        

Konsep Upah yang Adil

          Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (tas’ir fil a’mal) dan menggunakan istilah upah yang setara (ujrah al-mitsl).

Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduannya tidak pasti dan tidak ditntukan atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya, merupakan hal yang samar dan penuh dengan spekulasi.

Konsep Laba yang Adil

          Ibnu taimiyah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (al-ribh al ma’ruf) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya.

          Berdasarkan definisi harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (gaban fahisy) dengan memanfaatka ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (mustarsil).

Relevansi Konsep Harga Adil dan Laba yang Adil Bagi Masyarakat

           Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang terkait adalah untuk menegakan keadilan dalam bertransaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainya di antara anggota masyarakat.kedua konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif.dengan kata lain,pada hakikatnya konsep ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial.

            Dalam pandangan Ibnu Taimiyah,adil bagi para pedagang berarti barang~barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilang keuntungan normal mereka.

b.    Mekanisme pasar                                                                 

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persedian, yakni produksi local dan impor barang~barang yang diminta (mayukhlaq aw yujlab Min dzalik al~mal al~matlub). Untuk menggambarkan permintaanterhadap suatu barang tertentu,ia menggunakan istilah raghbah fial~syai yang berarti hasrat terhadap sesuatu,yakni barang. Hasrat merupakan salah satu factor terpenting dalam permintaan, factor lainya adalah pendapatan yang tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah perubahan dalam supply digambarkanya sebagai kenaikan atau penurunandalam persediaan barang-barang, yang di sebabkan oleh dua factor,yakni produksi local dan impor.

          Ibnu Taimiyah mencatat beberapa factor yang memengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu :

1)      Keinginan masyarakat (raghbah) terhadap berbagai jenis barang yang

berbeda dan selalu berubah-ubah.

2)      Jumlah para peminat (tullab) terhadap suatu barang.

3)      Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan.

4)      Kualitas pembeli jika pembeli adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang,harga yang diberikan lebih rendah.

5)      Jenis uang yang digunakan dalam transaksi.

6)      Tujuan transaksi yng menghendaki adanya kepemilikan resiprokal di antara kedua belah pihak.

7)      Besar kecilnya biaya yang harus  dikeluarkan oleh produsen atau penjual.

c.      Regulasi harga

Setelah menguraikan secara panjang lebar tentang konsep harga yang adil dan mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah melanjutkan pembahasan dengan pemaparan secara detail mengenai konsep kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah. seperti yang akan terlihat , tujuan regulasi harga adalah untuk menegakan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga,yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum.penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan supply atau kenaikan demand.

1)    Pasar yang tidak sempurna

Di samping dalam kondisi kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan kebijakan penetapan harga pada saat ketidaksempurnaan melanda pasar. Sebagai contoh, apabila para penjual (arbab al-sila`) menghentikan penjualan barang-barang mereka kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga normal (al-qimah al-ma`rufah) dan pada saat bersamaan masyarakat membutuhkan barang-barang tersebut, mereka akan diminta untuk menjual barang-barangnya pada tingkat harga yang adil.

Contoh nyata dari pasar yang tidak sempurna adalah adanya monopoli terhadap makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Dalam kasus seperti ini, penguasa harus menetapkan harga (qimah al-mitsl) terhadap transaksi jual beli mereka. Seorang monopolis jangan dibiarkan secara bebas untuk menggunakan kekuatannya karena akan menentukan harga semaunya yang dapat menzalimi masyarakat.

2)    Musyawarah untuk Menetapkan Harga

Sebelum menerapkan kebijakan penetapan harga, terlebih dahulu pemerintah harus melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait.Secara jelas, ia memaparkan kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang yang tidak akan memperoleh dukungan luas, seperti timbulnya pasar gelap atau manipulasi kualitas tingkat barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan. Berbagai bahaya ini dapat direduksi, bahkan dihilangkan, apabila harga-harga ditetapkan melalui proses musyawarah dan dengan  menciptakan rasa tanggung jawab moral serta dedikasi terhadap kepentingan publik.

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang regulasi harga ini juga berlaku terhadap berbagai faktor produksi lainnya. Seperti yang telah disinggung  jasa mereka sementara masyarakat sangat membutuhkannya atau terjadi ketidaksempurnaan dalam pasar tenaga kerja, pemerintah harus menetapkan upah para tenaga kerja. Tujuan penetapan harga ini adalah untuk melindungi para majikan dan para pekerja dari aksi saling mengeksploitasi di antara mereka.

2.     Uang dan Kebijakan Moneter

a.     Karakteristik dan Fungsi Uang

Secara khusus Ibnu Taimiyah menyebutkan dua utama fingsi uang yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan,

          “Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (mi’yar al-amwal) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (maqadir al-amwal) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri.”

Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Apabia uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (taqabud) dan tanpa penundaan (hulul). Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhannya.

b.    Penurunan Nilai Mata Uang

Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan mata uang yang sangat banyak. Ia menyatakan,

          Penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain dari emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Ibnu Taimiyah memiliki beberapa pemikiran tentang hubungan antara jumlahh mata uang, total volume transaksi dan tingkat harga. Pernyataanya tentang volume fulus harus sesuai dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang, misalnya nilai logam, harus sesuai dengan daya beli di pasar sehingga tdak seorang pun, termasuk penguasa, dapat mengambil untung dengan melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaram mata uang.

c.      Mata Uang yang Buruk Akan Menyngkirkan Mata Uang yang Baik

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ia menggambarkan hal ini sebagai berikut:

“Apabila penguasa membatalkan pengggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai uang lama menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti telah melakukan kezaliman karena menghilanhkan nlai tinggi yang semuka mereka miliki. Lebih daripada itu, apabila nilai intrisik mata uang tersebut berbeda, hal iniakan menjadi sebuah sumber keuntungan bagi para penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang buruk dan menukarnya dengan mata uang yang baik dan kemudian mereka akan membawannya kedaerah lain dan menukarkannya dengan mata uang yang buruk di daerah tersebut untuk dibawa lagi kedaerahnya. Dengan demikian, nilai barang-barang masyarakat akan menjadi hancur.

Pada pernyataan tersebut, Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah trlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai yang sama dibanding dengan ketika berfungsi sebagai mata uang. Disisi lain, seiring dengan kehadiran mata uang yang baru, masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka.

B.     PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN

1.      Biografi Ibnu Khaldun

Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 H./27 Mei 1332 M. adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Alquran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar ke mana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula.

Selain itu dalam tugas-tugas yang diembannya penuh dengan berbagai peristiwa, baik suka dan duka. Ia pun pernah menduduki jabatan penting di Fes, Granada, dan Afrika Utara serta pernah menjadi guru besar di Universitas al-Azhar, Kairo yang dibangun oleh dinasti Fathimiyyah. Dari sinilah ia melahirkan karya-karya yang monumental hingga saat ini. Nama dan karyanya harum dan dikenal di berbagai penjuru dunia. Panjang sekali jika kita berbicara tentang biografi Ibnu Khaldun, namun ada tiga periode yang bisa kita ingat kembali dalam perjalan hidup beliau. Periode pertama, masa dimana Ibnu Khaldun menuntut berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yakni, ia belajar Alquran, tafsir, hadis, usul fikih, tauhid, fikih madzhab Maliki, ilmu nahwu dan sharaf, ilmu balaghah, fisika dan matematika.

2.      Pemikiran Ekonomi

Ibnu Khaldun dalam buku karyanya “Muqaddimah” mengemukakan sebuah teori “Model Dinamika” yang mempunyai pandangan jelas bagaimana faktor-faktor dinamika sosial, moral, ekonomi, dan politik saling berbeda namun saling berhubungan satu dengan lainnya bagi kemajuan maupun kemunduran sebuah lingkungan masyarakat atau pemerintahan sebuah wilayah (negara). Ibnu Khaldun telah menyumbangkan teori produksi, teori nilai, teori pemasaran, dan teori siklus yang dipadu menjadi teori ekonomi umum yang koheren dan disusun dalam kerangka sejarah.

Dalam penentuan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Penurunan harga yang sangat drastis akan merugikan pengrajin dan pedagang serta mendorong mereka keluar dari pasar, sedangkan kenaikan harga yang drastis akan menyusahkan konsumen. Harga “damai” dalam kasus seperti ini sangat diharapkan oleh kedua belah pihak, karena ia tidak saja memungkinkan para pedagang mendapatkan tingkat pengembalian yang ditolerir oleh pasar dan juga mampu menciptakan kegairahan pasar dengan meningktakan penjualan untuk memperoleh tingkat keuntungan dan kemakmuran tertentu. Akan tetapi, harga yang rendah dibutuhkan pula, karena memberikan kelapangan bagi kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi.

Dengan demikian, tingkat harga yang stabil dengan biaya hidup yang relatif rendah menjadi pilihan bagi masyarakat dengan sudut pandang pertumbuhan dan keadilan dalam perbandingan masa inflasi dan deflasi. Inflasi akan merusak keadilan, sedangkan deflasi mengurangi insentif dan efisiensi. Harga rendah untuk kebutuhan pokok seharusnya tidak dicapai melalui penetapan harga baku oleh negara karena hal itu akan merusak insentif bagi produksi.

Faktor yang menetapkan penawaran, menurut Ibnu Khaldun, adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, dan kemampuan teknik serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Jika harga turun dan menyebabkan kebangkrutan modal menjadi hilang, insentif untuk penawaran menurun, dan mendorong munculnya resesi, sehingga pedagang dan pengrajin menderita. Pada sisi lain, faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum.

Menurut Ibnu Khaldun, seorang individu tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya seorang diri, melainkan mereka harus bekerjasama dengan pembagian kerja dan spesialisasi. Apa yang dapat dipenuhi melalui kerjasama yang saling menguntungkan jauh lebih besar daripada apa yang dicapai oleh individu-individu secara sendirian. Dalam teori modern, pendapat ini mirip dengan teori comparative advantage.

Faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan yang lebih besar (setelah pajak). Pajak dan bea cukai yang ringan akan membuat rakyat memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha sehingga bisnis akan mengalami kemajuan. Pajak yang rendah akan membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat dan berdampak kepada penerimaan pajak yang meningkat secara total dari keseluruhan penghitungan pajak.

Perekonomian yang makmur di awal suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi. Alasan terjadinya hal tersebut adalah rakyat yang mendapatkan perlakuan tidak adil dalam kemakmuran mereka akan mengurangi keinginan mereka untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran.

Kontribusi Ibnu Khaldun dalam pengembangan ilmu pengetahuan cukup signifikan, namun sayang beliau lahir pada saat dunia Islam mulai mengalami kemunduran. Kemunduran umat Islam dimulai sejak abad ke 12 ditandai dengan kemerosoatan moralitas, hilangnya dinamika dalam Islam setelah munculnya dogmatisme dan kekakuan berfikir, kemunduran dalam aktivitas intelektual dan keilmuan, pemberontakan-pemberontakan lokal dan perpecahan di antara umat, peperangan dan serangan dari pihak luar, terciptanya ketidakseimbangan keuangan dan kehilangan rasa aman terhadap kehidupan dan kekayaan, dan faktor-faktor lainnya yang mencapai puncaknya pada abad ke 16 pada masa Dinasti Mamluk Ciscassiyah yang penuh korupsi sehingga mempercepat proses kemunduran tersebut.

Kemajuan dan kemunduran yang dialami oleh umat Islam itu, bukanlah seperti sebuah garis lurus, tetapi naik-turun dan berlangsung beberapa abad lamanya. Berbagai upaya dan usaha telah dilakukan guna menghentikan kemunduran itu, namun karena sebab utama tetap ada, maka kemerosotan terus berlangsung hingga saat ini. Faktor utama untuk menghindari kemunduran tersebut adalah dengan kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya yang berorientasi kepada falah oriented, yakni menuju kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ulama-ulama klasik Islam telah tidak hanya berkutat pada agama dalam arti sebatas ritual keagamaan, akan tetapi telah menaruh perhatian pada masalah perekonomian masyarakat bahkan diindikasikan teori-teori ekonomi konvensional modern merupakan adopsi dari hasil pemikiran mereka (Islam). Gresham telah mengadopsi teori Ibnu Taymiyah tentang mata uang (curency) berkulitas buruk dan berkualitas baik. Menurut Ibnu Taymiyah, uang berkualitas buruk akan menendang keluar uang yang berkualitas baik, contohnya fulus (mata uang tembaga) akan menendang keluar mata uang emas dan perak. Fungsi utama uang hanya sebagai alat tukar dalam transaksi (medium of exchange for transaction) dan sebagai satuan nilai (unit of account). Semua kebijakan tentang uang yang dibuat pemerintah harus dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat (maslahat). Pencetakan uang yang tidak didasarkan pada daya serap sektor riil dilarang, karena hanya akan meningkatkan inflasi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Penimbunan uang dilarang, karena menyebabkan melambatnya perputaran uang yang berdampak pada turunnya jumlah produksi dan kenaikan harga-harga produk. Peleburan uang logam dilarang, karena akan mengurangi pasokan uang secara permanent yang berdampak pada kenaikan harga-harga produk.

Daftar Pustaka

Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta : PT RajaGrapindo Persada, 2008),

http://artikelmahasiwa.blogspot.com/2013/03/pemikiran-ekonomi-ibnu-taimiyah.html

---

[1] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta : PT RajaGrapindo Persada, 2008), h. 351